Legalitas Bisnis Penyewaan Impian Office – Klinik Hukumonline

Legalitas Bisnis Penyewaan Impian Office – Klinik Hukumonline

BerandaKlinikBisnisLegalitas Usaha Peny…BisnisLegalitas Usaha Peny…

Kamis, 21 Maret 2019Bacaan 20 MenitVirtual Office” data-fallback=”https://static.hukumonline.com/frontend/default/images/kaze/default.jpg” onerror=”this.onerror=null;this.src=this.dataset.fallback;” src=”https://static.hukumonline.com/frontend/default/images/kaze/default.jpg” title=”Legalitas Usaha Penyewaan Virtual Office“>

Bagaimana anggaran aturan tentang virtual office? Apakah virtual office dibolehkan buat semua wilayah Indonesia selama zonasinya buat perkantoran? Saya berencana akan menyewakan tempat pada daerah Kab. Bogor sebagai kantor virtual dan selesainya aku cari tahu, memang lokasi tersebut sinkron zonasi buat perkantoran yaitu komplek ruko. Apakah boleh aku menyewakan tempat buat kantor impian di daerah tadi dan hal-hal apa saja yang wajibsaya perhatikan? Serta hal apa yg menjadi larangan sebelum aku menyewakannya? Sebelum dan sesudahnya, gw ucapkan terima kasih.

Menyewakan virtual office?pada para pelaku bisnis atau perusahaan lain tentunya diperbolehkan sepanjang mengikuti peraturan yg berlaku.

Demi mencapai legalitas pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya:

mempunyai izin lokasi yg sinkron;

Punya biarVirtual Office lingkungan;

Bidang bisnis yang sesuai; &

Sudah dikukuhkan pengusaha kena pajak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan pada bawah ini.

Pemakaian Virtual Office Bagi Pebisnis

Menurut berita dari What is a impian office? yang kami kami akses pada page startups, sebuah platform penyedia kabar seputar bisnis yg berbasis di Inggris , virtual office adalah sarana penyewaan kantor nonfisik buat mereka yg memiliki jenis bisnis yg bisa dilakukan dari mana saja seperti rumah, perpustakaan, atau kafe. Secara umum, fasilitas yang didapat sang pelaku bisnis ketika menyewa impian office antara lain:

Alamat surat menyurat resmi yg sanggup juga dijadikan alamat domisili perusahaan secara resmi;

Kemampuan konferensi video;

Diskon menggunakan ruang pertemuan profesional.

Dengan istilah lain, penggunaan virtual office sanggup menjadi jembatan bagi mereka yang memiliki bisnis yg bisa dikerjakan pada mana saja tetapi permanen mempunyai alamat kantor yang prestisius & profesional. Di Jakarta sendiri, pemakaian impian office merupakan implikasi menurut diterapkannya sistem zonasi sesuai menggunakan perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (“Perda DKI 1/2014”). 

Dalam peraturan wilayah tadi, wilayah DKI Jakarta dibagi ke banyak sekali zona mulai dari hutan kota; pemakaman; jalur hijau; pemerintahan; perumahan; perkantoran, perdagangan, & jasa; industri; hingga campuran.[1] Untuk alamat tempat kerja yang sanggup dijadikan alamat domisili pada dokumen pendirian perusahaan & perizinan berusaha, pelaku usaha harus mempunyai tempat kerja pada zona perkantoran atau zona adonan. Peruntukan zonasi yang lebih detail akan tergantung dalam bidang usaha yg dijalankan pelaku usaha.

Untuk daerah lain di luar Sewa Virtual Office Jakarta, tentu saja akan sangat tergantung dalam kebijakan wilayah masing-masing lantaran kebijakan Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) yg berbeda-beda antar daerah. Misalnya saja, menurut riset Easybiz di beberapa wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, terdapat daerah yang menerapkan kebijakan pada mana satu lokasi impian office punya batasan aporisma untuk  penggunaan alamat domisili perusahaan. Untuk wilayah Jakarta, nir terdapat batasan aporisma misalnya daerah tadi.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Bagi Pihak yang Menyewakan Virtual Office

Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang harus diperhatikan supaya planning Anda buat menyewakan impian office menjadi lancar. Yang pertama adalah kejelasan status loka yang akan dijadikan menjadi impian office. Baik Anda menyewa atau membeli tempat tadi, pastikan statusnya bebas sengketa & Anda menjadi penyewa atau pembeli melakukan interaksi hukum menggunakan pihak yang sempurna. Status loka ini sebagai penting karena akan sebagai dasar buat menerbitkan dokumen-dokumen pendukung yg diperlukan sang calon penyewa impian office.

Selanjutnya yg ke 2, supaya usaha mendapatkan kepercayaandari para calon penyewa impian office, Anda harus memenuhi aspek-aspek legal terkait pendirian perusahaan & perizinan berusaha. Pilihlah bentuk perusahaan yg sinkron menggunakan kebutuhan Anda apakah Persekutuan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT). Sebagai pertimbangan pemilihan bentuk perusahaan, silakan cermati disparitas keduanya pada artikel Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui.

Demi mencapai legalitas pendirian perusahaan & perizinan berusaha, beberapa hal yg wajibdipenuhi antara lain:

Untuk wilayah Jakarta, pastikan layanan virtual office yang engkaupilih meski berbentuk rumah toko (ruko) atau gedung sekalipun, tetap harus mempunyai alamat yg sesuai menggunakan zonasi sebagaimana diatur pada Perda DKI 1/2014 di atas. Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa galat satu persyaratan yg dijadikan dasar bagi tempat kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta agar mengeluarkan biarmerupakan tempatnya berada di zonasi bisnis.

Berdasarkan Perda DKI 1/2014, ditetapkan terdapat beberapa zonasi pada daerah Jakarta di antaranya terdiri berdasarkan zona jalur hijau; zona pemerintahan nasional; zona pemerintahan daerah; zona perkantoran, perdagangan, dan jasa; zona perumahan kampung. Pemerintah DKI sudah menetapkan bahwa buat aktivitas bisnis wajibberada di tempat yg berada pada zonasi perkantoran, perdagangan, & jasa (sub zona K1-K3) atau setidaknya zona campuran (sub zona C1).[dua] Yang terpenting merupakan zonasinya dan bukan bentuk fisik tempat usahanya.

Sebagaimana Anda katakan pada pertanyaan, bahwa buat syarat ini lokasi yang hendak dijadikan impian office telah sesuai zonasi yg diatur sang pemerintah wilayah setempat. Dengan demikian, keliru satu kondisi yang harus dimiliki telah Anda penuhi.

Memiliki Izin Lokasi yg Sesuai

Dalam UU 28/2002 dinyatakan bahwa buat mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan buat memiliki IMB.[tiga] IMB adalah surat bukti menurut Pemda bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sinkron fungsi yg telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang sudah disetujui sang Pemerintah Daerah.[4] Izin tersebut merupakan landasan yg absah seorang buat mendirikan bangunan. Dalam IMB, tercantum data bangunan secara lebih jelasnya, mulai berdasarkan peruntukan, jumlah lantai, dan lampiran detail teknisnya. Artinya, bila Anda ingin bikin perusahaan pada virtual office, pastikan dahulu peruntukan gedungnya telah sesuai.

Syarat lain yg harus dimiliki merupakan izin lingkungan yg dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang teknis lebih lanjutnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”). Dalam ke 2 aturan pada atas, definisi biarlingkungan adalah biaryg diberikan pada setiap orang yg melakukan usaha &/atau aktivitas yang wajibAmdal atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hayati) pada rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat buat memperoleh biarbisnis &/atau kegiatan.[5]

Di Jakarta, pembagian terstruktur mengenai biarlingkungan untuk gedung atau bidang bisnis sanggup dicermati pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2333 Tahun 2002 mengenai Jenis Usaha/Kegiatan yg Wajib Dilengkapi menggunakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Propinsi DKI Jakarta (“Keputusan Gubernur 2333/2002”). apabila tidak termasuk dalam klasifikasi pada pada anggaran tadi, maka biarlingkungan yg diperlukan bisa Amdal atau UKL/UPL. Untuk daerah loka domisili perusahaan Anda nantinya, sebaiknya konsultasikan mengenai izin lingkungan yang relevan dengan instansi terkait. Kalau tempat yg Anda pilih buat menjalankan bisnis impian Office ternyata sudah mempunyai izin lingkungan misalnya UKL/UPL atau bahkan Amdal, tentu akan menambah kredibilitas di mata calon penyewa.

Bidang Usaha yg Sesuai

Sudah Dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak

Kesimpulannya, apabila Anda ingin menyewakan virtual office pada para pelaku usaha atau perusahaan lain, maka diperbolehkan sepanjang mengikuti peraturan yg berlaku sebagaimana dijelaskan pada atas.

Demikian jawaban menurut kami, semoga berguna.Dasar Hukum:Referensi:

[1] Pasal 1 angka 82 s.d 106 Perda DKI 1/2014

Leave a Reply